Kena Denda Pajak? Ini Jenis Sanksi, Besarannya, dan Cara Mengajukan Pengurangan

Mendapatkan surat tagihan pajak atau pemberitahuan sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentu menjadi momen yang mengkhawatirkan bagi banyak pemilik bisnis. Namun tidak perlu panik, karena sebenarnya, pemberitahuan ini tidak datang tanpa ada alasan jelas di baliknya. 

Perhatikan terlebih dahulu: apa jenis sanksi yang Anda terima? Berapa besar yang harus Anda bayarkan? Cari tahu pula, apakah ada mekanisme yang bisa dilakukan untuk dapat mengurangi besar sanksi secara sah? 

Jika Anda sedang menghadapi kondisi tersebut, artikel ini bisa menjadi panduan untuk Anda mengatasinya dengan bijak. 

Jenis-Jenis Sanksi Pajak di Indonesia

Sanksi perpajakan di Indonesia dibagi menjadi dua kategori besar: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk pelaku bisnis pada umumnya, sanksi yang paling sering ditemui adalah sanksi administrasi, yang terdiri dari denda, bunga, dan kenaikan.

1. Sanksi Bunga

Sanksi bunga dikenakan atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran pajak. Berdasarkan UU KUP yang telah diperbarui, tarif bunga sanksi administrasi dihitung berdasarkan tarif bunga acuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan setiap bulan. 

Tarif tersebut juga ditambah dengan uplift factor tertentu (biasanya 5 sampai 15 poin persentase tergantung jenis pelanggaran). Meski begitu, tarif ini tidak lagi bersifat tetap, sehingga penting untuk selalu mengecek tarif bunga yang berlaku saat sanksi diterbitkan.

Beberapa situasi yang memicu sanksi bunga antara lain: kurang bayar pajak yang ditemukan saat pemeriksaan, terlambat pembayaran angsuran PPh 25, dan pembetulan SPT yang menghasilkan kekurangan bayar.

2. Sanksi Denda

Ada pula sanksi denda yang bersifat tetap dalam jumlah rupiah dan dikenakan atas pelanggaran administratif tertentu. Sanksi ini dijatuhkan antara lain atas keterlambatan penyampaian SPT. 

Besarannya bervariasi: untuk SPT Masa PPh, dendanya Rp100.000 per SPT yang terlambat; untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp100.000; dan untuk SPT Tahunan PPh Badan Rp1.000.000. Selain itu, sanksi denda juga dikenakan atas pelanggaran lain seperti tidak menyampaikan faktur pajak atau menyampaikan faktur pajak tidak lengkap.

3. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan adalah bentuk sanksi yang paling berat secara finansial. Jenis ini dikenakan atas kekurangan pajak yang disebabkan oleh ketidakbenaran pengisian SPT yang diketahui melalui pemeriksaan, besarnya antara 50% hingga 100% dari pajak yang kurang dibayar, tergantung jenis pelanggarannya.

Cara Mengajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Kabar baiknya, DJP membuka mekanisme resmi bagi wajib pajak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Ini merupakan salah satu bentuk hak yang diatur dalam undang-undang.

Syarat umum yang harus dipenuhi:

• Sanksi yang diajukan harus tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP)
• Wajib pajak mengakui adanya utang pajak pokok
• Permohonan diajukan paling banyak 2 kali untuk satu STP/SKP yang sama
• Tidak sedang dalam proses keberatan, banding, atau peninjauan kembali atas pajak pokok yang sama

Alur pengajuan permohonan:

• Permohonan disampaikan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar, dilengkapi dengan alasan yang jelas dan dokumen pendukung yang relevan. 
• DJP kemudian akan memproses permohonan dan memberikan keputusan dalam jangka waktu yang ditetapkan. 
• Semakin kuat alasan yang diajukan, misalnya kondisi force majeure, kesalahan administrasi yang bukan disengaja, atau rekam jejak kepatuhan yang baik, maka semakin besar peluang pengurangan dikabulkan.

Hindari Sanksi Pajak, Pastikan Lapor Pajak dengan Benar!

Sanksi pajak hampir selalu bisa dihindari dengan pengelolaan pajak yang tertib dan tepat waktu. Akan tetapi, apabila sudah terlanjur terkena, memahami jenis sanksi dan jalur pengurangan yang tersedia adalah langkah pertama yang tepat.

FR Consultant Indonesia membantu perusahaan Anda tidak hanya menghindari sanksi sejak awal melalui layanan pajak bulanan yang mencakup perhitungan, penyetoran, dan pelaporan tepat waktu, tetapi juga mendampingi proses administrasi jika terdapat permasalahan dengan DJP. 

Tidak hanya itu, kami juga menangani SPT Tahunan Badan secara lengkap untuk memastikan seluruh kewajiban pajak perusahaan Anda terkelola dengan baik. Jangan tunggu hingga sanksi bertambah besar, cek langsung layanan pajak atau hubungi tim kami untuk konsultasi gratis!