Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, badan-badan tertentu, atau Wajib Pajak badan tertentu sehubungan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan atas:

• Impor barang: Dipungut oleh Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas nilai impor.

• Pembelian barang oleh bendahara pemerintah: Bendahara pemerintah memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran pembelian barang.

• Penjualan barang yang tergolong sangat mewah: Wajib Pajak badan tertentu memungut PPh Pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang mewah, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, dan kendaraan sangat mewah.

Tarif PPh Pasal 22 bervariasi tergantung pada jenis transaksi dan pihak yang terlibat. Misalnya, untuk impor barang oleh importir yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarifnya adalah 2,5% dari nilai impor. Sementara itu, atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, tarifnya sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

PPh Pasal 22 yang dipungut bersifat tidak final, sehingga dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang bersangkutan. Namun, untuk transaksi tertentu, seperti penjualan bahan bakar minyak kepada penyalur atau agen, pemungutan PPh Pasal 22 bersifat final.

Informasi lebih lanjut mengenai PPh Pasal 22 dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari pembayaran dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan atas jasa. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak yang membayarkan penghasilan tersebut.

Objek PPh Pasal 23 meliputi:

• Dividen: Pembagian laba kepada pemegang saham.

• Bunga: Imbalan atas penggunaan uang atau kompensasi karena keterlambatan pembayaran.

• Royalti: Imbalan atas penggunaan hak, seperti hak cipta, paten, atau merek dagang.

• Hadiah dan penghargaan: Termasuk bonus dan sejenisnya, selain yang diberikan kepada orang pribadi.

• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta: Kecuali sewa tanah dan/atau bangunan yang dikenakan PPh Final.

• Imbalan atas jasa: Termasuk jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain yang tidak dipotong PPh Pasal 21.

Tarif PPh Pasal 23 adalah:

• 15% dari jumlah bruto atas:

  • Dividen

  • Bunga

  • Royalti

• 2% dari jumlah bruto atas:

  • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

  • Imbalan atas jasa tertentu

Apabila penerima penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif pemotongan PPh Pasal 23 lebih tinggi, yaitu 100% dari tarif yang seharusnya.

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Pihak yang memotong wajib menyetor pajak yang dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Informasi lebih lanjut mengenai PPh Pasal 23 dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final, artinya pemotongan atau pemungutan pajak ini tidak dapat dikreditkan terhadap pajak terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak.

Objek PPh Pasal 4 ayat (2) meliputi:

• Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

• Hadiah undian.

• Transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

• Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

• Usaha jasa konstruksi.

• Persewaan tanah dan/atau bangunan.

• Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) bervariasi tergantung pada jenis penghasilan. Misalnya, tarif atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Sementara itu, tarif atas penghasilan dari jasa konstruksi berkisar antara 2% hingga 6%, tergantung pada kualifikasi dan jenis pekerjaannya.

Informasi lebih lanjut mengenai PPh Pasal 4 ayat (2) dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Mulai 1 Januari 2025, terdapat beberapa perubahan signifikan terkait PPN di Indonesia yang perlu diperhatikan:

1. Penyesuaian Tarif PPN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN akan dinaikkan menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025.

2. Pengkreditan Pajak Masukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024), mulai 1 Januari 2025, pajak masukan harus dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Jika belum dikreditkan, pajak masukan dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lama tiga masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat, dengan syarat belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi dalam harga perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

3. Implementasi Sistem Coretax

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan baru bernama Coretax pada tahun 2025. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi perpajakan, termasuk pengelolaan PPN. Wajib Pajak diharapkan melakukan pemutakhiran data dan familiarisasi dengan sistem ini melalui simulator yang disediakan oleh DJP.

Perubahan-perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam sistem perpajakan nasional. Wajib Pajak disarankan untuk mempelajari dan mempersiap

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pembayaran pajak pada akhir tahun dengan cara mencicil kewajiban pajak secara bulanan.

Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25:

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan penghasilan neto tahun sebelumnya yang dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibagi 12 atau sesuai dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebelum dikalikan dengan tarif pajak.

Contoh Penghitungan:

Misalnya, Tuan Beni (status TK/0) memiliki penghasilan neto fiskal setahun sebesar Rp100.000.000. Setelah dikurangi PTKP sebesar Rp54.000.000, diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp46.000.000. PPh terutang dihitung dengan tarif 5% dari PKP, yaitu Rp2.300.000. Angsuran PPh Pasal 25 per bulan adalah Rp2.300.000 dibagi 12, yaitu sekitar Rp191.666,67.

Jatuh Tempo Pembayaran:

Angsuran PPh Pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran yang telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dianggap sebagai penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 25 pada tanggal validasi tersebut.

Informasi lebih lanjut mengenai PPh Pasal 25 dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 adalah istilah yang merujuk pada kekurangan pembayaran pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak setelah perhitungan akhir tahun pajak. Apabila total pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak yang telah dibayar atau dipotong selama tahun tersebut, selisihnya disebut sebagai PPh Pasal 29. Kekurangan ini harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

Contoh Situasi PPh Pasal 29:

Misalkan, setelah menghitung total penghasilan dan pajak terutang untuk tahun pajak 2024, diketahui bahwa jumlah pajak yang seharusnya dibayar adalah Rp50.000.000. Selama tahun tersebut, Wajib Pajak telah membayar angsuran PPh Pasal 25 dan dipotong pajak oleh pihak ketiga dengan total Rp45.000.000. Dengan demikian, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp5.000.000 yang harus dilunasi sebagai PPh Pasal 29 sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

Informasi lebih lanjut mengenai PPh Pasal 29 dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.