Tax Review merupakan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan untuk menilai tingkat kepatuhan, akurasi pelaporan, dan potensi risiko pajak. Proses ini dapat mencakup pemeriksaan SPT Masa dan Tahunan, rekonsiliasi omzet dengan pelaporan pajak, evaluasi pemotongan dan pemungutan pajak, pengujian transaksi PPN, serta penelaahan biaya yang berpotensi tidak dapat dikurangkan. Hasil review membantu manajemen mengetahui area yang perlu diperbaiki sebelum menimbulkan koreksi, sanksi, atau sengketa. Tax Review juga dapat dilakukan sebagai persiapan pemeriksaan pajak, proses audit, pengajuan pembiayaan, atau evaluasi internal agar sistem administrasi pajak perusahaan menjadi lebih tertib dan terkendali.

Tax Planning membantu perusahaan menyusun strategi perpajakan yang efisien tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Prosesnya dilakukan dengan menelaah struktur transaksi, model bisnis, aliran pendapatan, biaya, kontrak, dan rencana pengembangan perusahaan. Licensed Tax Consultant melalui strategic partner dapat memberikan alternatif perlakuan pajak, waktu pengakuan transaksi, pemanfaatan fasilitas perpajakan, pemilihan skema usaha, serta pengelolaan kewajiban pajak secara lebih terencana. Tax Planning bukan upaya menghindari pajak secara ilegal, melainkan pengelolaan pajak berdasarkan regulasi yang tersedia. Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan dapat menjaga arus kas, mengurangi risiko kesalahan, dan mengambil keputusan bisnis dengan dampak pajak yang lebih terukur.

Restitusi pajak adalah proses pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dapat timbul karena kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang, transaksi ekspor, pembayaran pajak yang tidak seharusnya, atau kondisi lainnya. Pendampingan mencakup evaluasi kelayakan restitusi, pemeriksaan dokumen pendukung, rekonsiliasi data, penyusunan kertas kerja, hingga persiapan menghadapi proses verifikasi atau pemeriksaan. Strategic partner juga membantu perusahaan menjelaskan sumber kelebihan pembayaran dan menanggapi permintaan data dari otoritas pajak. Karena restitusi sering melibatkan pemeriksaan yang mendalam, kesiapan dokumen menjadi sangat penting. Pendampingan yang baik membantu memperlancar proses dan mengurangi risiko penolakan atau koreksi.

Sengketa pajak dapat muncul ketika perusahaan tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan, surat ketetapan pajak, pemotongan pajak, atau keputusan otoritas pajak. Pendampingan sengketa mencakup analisis dasar koreksi, evaluasi bukti, penyusunan argumentasi, persiapan dokumen keberatan, banding, gugatan, atau tahapan lain sesuai kebutuhan. Strategic partner membantu perusahaan memahami posisi hukumnya, peluang penyelesaian, serta risiko yang mungkin timbul dari proses sengketa. Pendampingan juga dapat meliputi diskusi dengan manajemen, penyusunan kronologi transaksi, dan dukungan selama persidangan pajak. Tujuannya adalah memastikan perusahaan menyampaikan pembelaan yang terstruktur, berbasis dokumen, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Due Diligence Pajak dilakukan untuk mengidentifikasi risiko perpajakan sebelum perusahaan melakukan akuisisi, investasi, merger, kerja sama, atau transaksi strategis lainnya. Proses ini menelaah riwayat pelaporan pajak, pembayaran pajak, potensi kewajiban tersembunyi, sengketa yang sedang berjalan, transaksi pihak berelasi, serta kepatuhan terhadap PPN, PPh, dan kewajiban lainnya. Hasil pemeriksaan membantu calon investor atau pembeli memahami potensi eksposur pajak yang dapat memengaruhi nilai transaksi. Temuan due diligence dapat digunakan sebagai dasar negosiasi harga, penyusunan klausul perlindungan, atau rencana perbaikan setelah transaksi. Dengan demikian, keputusan investasi dapat dilakukan dengan informasi yang lebih lengkap dan risiko yang lebih terukur.