Kontrak Kerja Karyawan yang Sah: Klausul Wajib Ada dan yang Sering Terlewat

Kontrak kerja adalah dasar dari setiap hubungan kerja yang sehat, dokumen yang melindungi hak kedua belah pihak sekaligus menjadi acuan hukum ketika perselisihan terjadi. Namun dalam praktiknya, banyak perusahaan, terutama UMKM dan bisnis yang baru berkembang membuat kontrak kerja yang tidak lengkap, menggunakan templat yang tidak sesuai regulasi terbaru, atau justru menghilangkan klausul penting yang paling dibutuhkan saat konflik muncul. 

Kontrak kerja yang lemah tidak hanya tidak melindungi perusahaan. Dokumen tersebut bisa justru menjadi senjata yang digunakan untuk melawan perusahaan di pengadilan hubungan industrial. Lalu, seperti apa kontrak kerja yang sah untuk karyawan? Apa saja klausul yang wajib ada? 

Dasar Hukum dan Syarat Perjanjian Kerja Indonesia

Perjanjian kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mengatur tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan peraturan turunannya. Agar sebuah perjanjian kerja dinyatakan sah secara hukum, ia harus memenuhi empat syarat dasar yang diatur dalam UU ini.

• Kesepakatan kedua belah pihak: Kontrak harus dibuat atas dasar kesepakatan bebas, tanpa paksaan, penipuan, maupun tekanan dari pihak manapun. Kesepakatan ini dibuktikan dengan tanda tangan kedua pihak.
• Cakap atau kemampuan melakukan perbuatan hukum: Kedua pihak harus memenuhi syarat kecakapan hukum. Untuk karyawan, ini berarti sudah berusia minimal 18 tahun (atau 15 tahun dengan syarat khusus). Sementara itu, untuk perusahaan, perjanjian harus ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan, seperti direksi atau pejabat yang diberi kuasa.
• Adanya pekerjaan yang diperjanjikan: Objek perjanjian, yaitu jenis pekerjaan yang harus dilakukan harus jelas, spesifik, dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.
• Pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan: Kontrak tidak bisa mewajibkan karyawan melakukan sesuatu yang melanggar hukum, seberapa pun disetujui oleh kedua pihak.

Klausul yang Wajib Ada di Setiap Kontrak Kerja

Selain memenuhi syarat sah, kontrak kerja tertulis harus memuat klausul-klausul substantif berikut. Ketiadaan satu atau lebih klausul ini tidak serta-merta membatalkan kontrak, tapi membuka celah hukum yang bisa merugikan perusahaan.

• Identitas para pihak: Nama lengkap, alamat, dan jabatan pemberi kerja, serta nama lengkap, NIK, dan alamat karyawan. Untuk kontrak badan usaha, sertakan nama PT atau CV beserta nomor akta pendirian.
• Jenis dan tempat pekerjaan: Uraikan secara spesifik posisi jabatan, deskripsi tugas utama, dan lokasi kerja. Klausul ini penting untuk menghindari sengketa terkait mutasi atau perubahan tugas di kemudian hari.
• Besaran upah dan cara pembayaran: Cantumkan gaji pokok, komponen tunjangan tetap dan tidak tetap, serta metode dan jadwal pembayaran. Rincian ini harus konsisten dengan slip gaji aktual.
• Jangka waktu berlakunya perjanjian: Untuk PKWT, cantumkan tanggal mulai dan berakhirnya kontrak secara eksplisit. Untuk PKWTT, cantumkan bahwa perjanjian berlaku untuk waktu tidak tertentu.
• Hak dan kewajiban masing-masing pihak: Termasuk jam kerja, cuti, hak atas BPJS, kewajiban kerahasiaan informasi, dan standar performa yang diharapkan.

Klausul yang Sering Terlewat

Di luar klausul wajib, ada beberapa klausul tambahan yang sering diabaikan namun terbukti sangat penting ketika hubungan kerja berakhir atau sengketa terjadi.

1. Klausul non-disclosure (kerahasiaan informasi) 

Klausul ini mengatur kewajiban karyawan untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia perusahaan, termasuk data pelanggan, strategi bisnis, dan formula produk baik selama maupun setelah masa kerja. Tanpa klausul ini, perusahaan sangat rentan ketika karyawan pindah ke kompetitor.

2. Klausul penyelesaian perselisihan 

Menetapkan mekanisme yang disepakati untuk dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, apakah melalui bipartit, mediasi Dinas Tenaga Kerja, atau langsung ke Pengadilan Hubungan Industrial. Klausul ini mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi ambiguitas prosedural.

3. Klausul kepemilikan hasil kerja (IP ownership)

Menegaskan bahwa karya, desain, kode program, atau kreasi apapun yang dihasilkan karyawan dalam kapasitas sebagai pegawai adalah milik perusahaan, bukan milik pribadi. Ini sangat penting untuk bisnis teknologi, kreatif, atau yang mengandalkan aset intelektual.

Konsultasikan Kebutuhan Legal Bisnis Anda

Kontrak kerja yang kuat adalah investasi perlindungan jangka panjang bagi bisnis. Biaya merevisi kontrak yang lemah jauh lebih kecil dari biaya menghadapi sengketa hubungan industrial yang berkepanjangan.

FR Consultant Indonesia membantu bisnis dalam urusan legalitas. Kami melayani perusahaan dari berbagai skala secara transparan dan profesional. Jangan ragu untuk kontak konsultan kami dan diskusikan kebutuhan bisnis Anda!