Kepatuhan Pajak, salah satu Kunci Profesionalisme Pelaku Bisnis

Pajak memang milik pemerintah, tetapi sejatinya pajak adalah juga bagian dari cara sebuah bisnis di katakan sebagai bisnis  yang professional. Sehingga memang tidak bisa di pisahkan antara bisnis dan pajak. 

Perusahaan yang baik dan sehat sudah pasti akan menjadi harapan semua pihak. Baik pelaku bisnis perorangan atau perusahaan, salah satu indicator perusahaan tersebut maju dan berkembang adalah kepatuhannya terhadap pajak.  Sehingga bisa di katakan bahwa pajak adalah salah satu bukti bahwa perusahaan telah di jalankan dengan menggunakan instrument yang benar dan tepat. 

Keseriusan pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitasnya memang ada paramternya. Dimana salah satu parameter yang biasanya di jadikan acuan adalah kepatuhan terhadap pajak. Karena itulah, bagi pelaku bisnis  tidak ada salahnya jika kalian ingin menjalankan bisnis dengan benar maka masalah pajak harus jadi perhatian utama. 

3 Hal Penting untuk Menciptakan satu Manajemen Pajak yang baik bagi Perusahaan

Untuk membuat satu perusahaan menjalankan manajemen pajak yang terbaik memang tidak hanya bisa di lakukan dengan mudah. Perlu adanya satu tindakan yang akan bisa membuat perusahaan tahu bagaimana cara  terbaik dalam merancang manajemen pajak yang baik.  Hanya dengan car aitu kalian pemilik bisnis akan tahu cara terbaik pengelolaan pajak. 

1. Pembentukan manajemen pajak yang baik tujuannya adalah untuk membuat sebuah perusahaan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Sehingga jalannya perusahaan jadi lebih baik dengan adanya manajemen pajak yang benar. 
2. Pembentukan manajemen pajak yang baik adalah bertujuan agar perusahaan bisa memisahkan masalah pribadi dengan masalah perusahaan. Sehingga pada akhirnya perusahaan bisa menjadi pelaku bisnis yang baik dan benar. 
3. Pembentukan manajemen pajak yang baik adalah untuk membuat agar semua masalah atau kondisi yang ada bisa di selesaikan dengan baik. Karena perusahaan akan bisa menggunakan bukti bukti tersebut sebagai salah satu cara untuk mendapatkan satu solusi yang benar. 

Ada beberapa cara yang bisa di jalankan perusahaan untuk menciptakan satu manajemen pajak yang baik dan benar. Jika kondisi itu bisa di jalankan oleh perusahaan maka yang terjadi adalah perusahaan akan bisa berkembang sesuai kondisi  yang diinginkan oleh perusahaan. 

1. Hal yang harus di jalankan perusahaan adalah membuat yang namanya rekonsiliasi data akuntansi. Contohnya adalah terkait masalah pencatatan untuk SPT PPh pasal 21 karyawan dan masalah pendapatan yang di dapat perusahaan dari penjualan yang akan menjadikan perhitungan PPh pasal 21 perusahaan. 
2. Hal yang harus di jalankan adalah mencatat dan mengontrol semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Sehingga semua hal yang berhubungan dengan  transaksi bisnis bisa terdeteksi dengan benar. 
3. Hal yang harus di jalankan perusahaan adalah melakukan pengarsipan dan membuat korespondensi dengan pihak pajak sehingga ketika ada masalah akan segera di carikan solusi terbaiknya. 
4. Hal yang harus di lakukan perusahaan  lainnya adalah selalu melakukan audit  perpajakan

Jenis Jenis Pajak Penghasilan Perusahaan ( Badan ) 

Ada beberapa jenis pajak yang seharusnya memang menjadi perhatian kalian para pelaku bisnis ketika kalian memang ingin menerapkan manajemen pajak secara benar. Sehingga dengan kalian pahami masalah atau jenis jenis pajak yang ada, maka kalian akan tahu bagaimana membuat skema persiapan yang benar dalam manajemen pajak perusahaan. 

1. Pajak penghasilan yang pertama adalah PPh Pajak Penghasilan Pasal 15

Pajak ini di berikan khusus atau termasuk pajak yang berhubungan dengan yang namanya norma perhitungan khusus untuk pajak yang masuk golongan khusus. 

2. Pajak penghasilan yang kedua adalah PPh Pajak Penghasilan Pasal 21

Berupa pajak yang di kenakan terhadap semua pendapatan atau penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan seperti misalnya penghasilan dari gaji, honor atau  honorarium dari suatu pekerjaan, tunjangan dalam pekerjaan hingga pendapatan lainnya.

3. Pajak penghasilan yang ketiga adalah PPh Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak yang di peruntukan untuk pelaku bisnis yang menggunakan jasa atau bisnis import untuk mendapatkan penghasilan.. Semua kegiatan yang berupa import akan di kenakan pajak tersebut. 

4. Pajak penghasilan yang keempat adalah PPh Pajak Penghasilan Pasal 23

Adalah berupa pajak yang di pungut oleh pelaku bisnis yang memberikan keuntungan untuk penerima manfaat. Seperti misalnya pendapatan yang di dapat dari keuntungan pembagian saham perusahaan, royalty, deviden, bunga atau hadiah dan lainnya. 

5. Pajak penghasilan yang kelima adalah PPh Pajak Penghasilan Pasal 25

Merupakan pembayaran pajak yang termasuk dalam katagori pajak perusahaan terhutang  yang harus di bayarkan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh pihak pemerintah. 

6. Pajak penghasilan yang keenam adalah PPh Pajak penghasilan Pasal 26

Pajak penghasilan yang sumbernya dari Indonesia tetapi yang mendapatkan manfaat adalah orang yang ada di luar negeri karena adanya kegiatan bisnis di Indonesia.

7. Pajak penghasilan yang ketujuh adalah PPh Pajak Penghasilan Pasal 29 

Pajak  yang terutang dari satu kondisi dimana jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang seharusnya di bayarkan kepada pemerintah. Sehingga perlu adanya penyesuaian jumlah pajak yang harus di bayarkan. 

8. Pajak penghasilan yang kedelapan yaitu PPh Pajak penghasilan dari Pasal 4 ayat 2

Yaitu pajak yang harus di potong dari Bungan deposito atau tabungan yang merupakan pendapatan bagi wajib pajak yang bersangkutan. 

Berdasarkan kondisi itulah, maka wajib pajak baik perorangan ataupun perusahaan pada dasarnya juga memiliki hak yang bisa di konversi menjadi pendapatan atau keuntungan yang berasal dari perpajakan.  Dimana kondisinya adalah seperti penjelasan berikut ini : 

1. Hak wajib pajak yang berasal dari Kelebihan Pembayaran Pajak. 
2. Hak dalam hal wajib pajak di lakukan pemeriksaan, dalam hal seperti ini hak dari wajib pajak adalah : (a) bisa meminta surat perintah pemeriksaan  (b) melihat data pengenal diri petugasnya hingga (c) meminta penjelasan dari apa yang di tanyakan  oleh petugas
3. Hak wajib pajak untuk bisa melakukan banding atau ketidaksesuaian antara data yang di ajukan oleh petugas dengan data yang di miliki perusahaan. 

KESIMPULAN 

Pajak memang sebuah instrument yang di miliki pemerintah, tetapi pada dasarnya pemerintahpun akan menjadi media  yang seimban, sehingga wajib pajak tidak akan hanya memiliki hak tetapi juga kewajiban. Dimana itu semua menjadi satu kesatuan dalam diri wajib pajak yang akan bisa membuat siapapun wajib pajaknya merasa diperlakukan adil. Kenapa, karena semua hal harus berdasarkan data, sehingga keberadaan laporan keuangan dan laporan pajak sebagai dasar pengenaan harus di buat dengan cara yang benar agar tidak terjadi salah perhitungan soal pengenaan pajak.