Dampak Positif & Negatif Terkait 6 Permintaan Buruh Kepada Pemerintah

Di negara manapun, yang namanya buruh atau tenaga kerja memang menjadi salah satu komponen penting dalam sebuah bisnis. Apapun namanya, bisnis pasti membutuhkan yang namanya buruh atau karyawan. Memang sebutan buruh kadang di identikan dengan karyawan yang bekerja  lebih rendah, padahal sejatinya buruh dan karyawan itu sama sehingga wajar jika pada akhirnya bersamaan dengan Hari Buruh Internasional ada 6 Permintaan yang ingin disampaikan kepada Pemerintah Pusat. 

Bicara soal kaitan pemerintah pusat dan buruh atau para buruh memang kepentingannya bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Secara jika hubungannya secara langsung adalah mereka tiap bulan adalah subyek yang di kenakan PPh terkait penghasilan yang mereka terima. Namun hubungan tidak langsungnya adalah ketika buruh atau para buruh mengajukan  tuntutan ke perusahaan atau sektor industri di mana mereka bekerja. Itulah para akhirnya perlu memang adanya satu kondisi di mana para buruh dan  pelaku bisnis serta pemerintah Bersatu untuk memajukan kesejahteraan mereka semua. 

6 Tuntutan  Para Buruh Kepada  Pemerintah Pusat Terkait Kondisi Perburuhan  Saat Ini 

Pada saat Hari Buruh Internasional, memang telah di berikan kepada Pemerintah pusat ada 6 tuntutan dari para buruh yang akan  menjadi satu momentum bagi para buruh terhadap kondisi yang mereka alami saat ini. Setidaknya dari ke-6 tuntutan tersebut ada yang berkaitan langsung dengan Pemerintah dan ada yang berhubungan dengan  Pelaku Bisnis itu sendiri.

1. Para buruh sepakat untuk pada akhirnya sistem outsourcing di hapus di Indonesia

Masalah outsourcing sebenarnya tidak bisa juga hanya keputusan dari pemerintah karena di dalamnya ada ketentuan  yang harus mempertimbangkan pelaku bisnisnya juga yang terkait di dalamnya. 

2. Para buruh sepakat untuk pembentukan  Satgas PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja) 

Tujuannya adalah agar terjadi transparansi dan ketegasan yang terkait dengan hak dari para pekerja atau buruh yang terkena PHK.

3. Para buruh sepakat untuk adanya satu ketentuan soal Upah Layak Bagi Buruh

Hanya memang standarisasi masalah kelayakan itu sendiri yang masih rancu.Karena layak tiap orang akan berbeda – beda. 

4. Para buruh sepakat untuk pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang tanpa Omnibus Law

Karena Undang Undang Omnibuslaw memang tidak mengakomodir banyak hal yang terkait dengan kondisi buruh ketika mereka ingin masuk dan selama masuk dalam suatu perusahaan. Sehingga mungkin undang-undang tersebut di tunda dulu pelaksanaannya. 

5. Para buruh sepakat untuk segera mensyahkan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ( PPRT). 

Karena selama ini pekerja informal yang ada di rumah tangga kadang tidak terkoneksi dengan serikat buruh sehingga ketika ada masalah mereka bingung ingin mengadu ke mana dan dengan siapa. 

6. Para buruh sepakat untuk secara tegas pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan UU Perampasan Aset.. 

Tujuannya jelas bahwa korupsi memang  seharusnya tidak ada di dunia kerja baik itu di pemerintah ataupun swasta.. Sehingga bisnis di jalankan dengan bersih tanpa adanya hal hal yang bisa merugikan banyak pihak.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini memang masalah perburuhan masih menjadi salah satu hal yang penting bagi Pemerintah dan Perburuhan.  Di mana kondisi ini bisa menjadi salah satu hal penting agar kondisi bisnis dan investasi yang ada di Indonesia menjadi lebih baik. Sehingga dengan memperhatikan beberapa hal tadi kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada pada buruh di Indonesia bisa di mulai dari kebijakan Pemerintah baik yang ada di tingkat pusat dan daerah. 

Karena ternyata sebelum adanya ketentuan atau permintaan yang di ajukan oleh para buruh dalam Hari Buruh Internasional 2025, para buruh sendiri juga sudah memiliki beberapa masalah yang mungkin perlu menjadi perhatian bersama.  Di mana beberapa masalah  yang memang menjadi kendala atau hambatan dari para buruh yang ada di Indonesia secara  garis besar terdiri dari 5 hal utama. 

Di mana ke-5 hal utama yang di maksud itu sejatinya memang masih kurang lebih sama dengan apa yang menjadi tuntutan dari para buruh.  Dengan melihat kondisi tersebut kita bisa katakan bahwa buruh saat  ini memiliki masalah atau kendala yang sangat mendesak dan perlu di perhatikan oleh pemerintah pusat. 

5 Masalah Utama Para Buruh Yang Ada di Indonesia & Butuh Perhatian Pemerintah

Dari sekian banyak masalah minimal ada 5 hal  yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah baik yang ada di pusat dan daerah.  Di mana ke-5 masalah tersebut bisa di jelaskan dari deskripsi berikut : 

1. Dari dahulu hingga kini masalah besaran upah memang masih menjadi masalah bagi para buruh di Indonesia. 

Kondisi ini di perparah lagi dengan kondisi ketidakpastian  yang ada di diri buruh ketika kondisi ekonomi baik di dalam dan luar negeri sedang tidak baik baik saja. 

2. Dari masalah soal pemenuhan kebutuhan kesejahteraan  hidup bagi para buruh

Kondisi ini memang pada akhirnya membuka satu wawasan bahwa kesejahteraan itu menjadi tidak saja tanggung jawab pelaku bisnis tetapi juga pemerintah baik yang ada di pusat dan daerah. 

3. Dari masalah yang berhubungan dengan PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja ) 

Sehingga di kuatirkan ketika buruh terkena PHK maka yang terjadi adalah kesejahteraan  dan kondisi kehidupan para buruh tadi menjadi lebih buruk. 

4. Dari masalah terkait Tunjangan  Sosial dan Kesehatan

Artinya adalah ketika memang  BPJS di arahkan   untuk mendukung program asuransi yang ada di dalam perusahaan maka sebaiknya pemerintah harus ikut campur dalam masalah ini agar semua buruh bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak. 

5. Dari masalah lapangan pekerjaan

Terkait masalah kelangkaan pekerjaan, memang saat ini menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak tidak saja dari pemerintah pusat dan daerah juga dari pelaku bisnis yang bersangkutan. Sehingga masalah kelangkaan pekerjaan bisa di carikan solusi terbaiknya.

Itulah beberapa hal yang bisa menjadi satu catatan mengenai bagaimana sebenarnya kondisi  yang  terjadi di Indonesia menyangkut masalah yang berkaitan dengan kondisi perburuhan  yang ada di Indonesia. Sehingga bisa di katakan kedepan dengan adanya masalah atau perselisihan yang terjadi di industri dan masalah perburuhan di Indonesia bisa di carikan solusi terbaik yang ada di Indonesia.