Dampak Positif Kebijakan Perampasan Aset Koruptor di Indonesia

Korupsi adalah musuh semua bangsa yang ada di dunia, siapapun negaranya sudah pasti kegiatan atau  tindakan korupsi akan menjadi musuh bagi suatu negara. Sehingga sudah sewajarnya jika orang  yang melakukan korupsi hartanya harus di sita. Kenapa, karena itu adalah harta negara atau harga rakyat yang harus di kembalikan ke negara. 

Sebenarnya isu pemberlakukan Undang Undang Perampasan Aset sudah lama di dengungkan oleh pemerintah. Sejak dahulu memang pemerintah ingin agar asset yang di dapat oleh para koruptor harus di kembalikan ke negara. Apapun bentuknya itu harus di sita dan menjadi hak negara untuk di kelolanya. Tetapi sayang kondisi itu masih belum mendapatkan satu kata sepakat dari pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

Kondisi ini semakin membuat masalah korupsi di Indonesia semakin hari semakin menjadi – jadi. Bukan hanya modusnya tetapi besaran angkanya juga semakin meningkat sehingga mau tidak mau masalah korupsi saat ini bukan lagi menjadi masalah pemerintah tetapi masalah kita semua. Karena ketika  kondisi seperti ini di biarkan yang akan terjadi justru korupsi tidak lagi menjadi satu hal yang salah tetapi bisa jadi merupakan  satu solusi karena adanya satu dan lain  hal. 

Dampak Undang – Undang Perampasan Aset untuk Aset Korupsi di Kuasai Negara

Hal yang paling penting dari sebuah tindakan korupsi, sebenarnya bukan saja sekedar anggaran atau dana yang hilang. Tetapi lebih kepada komitmen seseorang ketika diangkat menjadi seorang pejabat, apakah dirinya menjalankan  tugasnya dengan baik atau justru sebaliknya dirinya mempergunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. 

Mungkin  hal inilah yang menjadi dasar hingga pada akhirnya sebuah tindakan korupsi harus di berantas tuntas dengan pengenaan undang undang perampasan asset. Karena secara umum kira akan bisa mendapatkan dua hal terkait undang  undang perampasan asset koruptor.  Dampak pertama sudah pasti dampak positif tetapi yang mungki  tetap menjadi pertimbangan adalah adanya dampak negative akibat diberlakukannya undang undang perampasan asset. 

1. Dampak Positif Undang- Undang Perampasan Aset Koruptor 

Berdasarkan kondisi yang ada, maka dampak positif dari pemberlakuan  undang undang tersebut adalah seperti berikut : 

1. Undang Undang Perampasan Aset akan bisa memperkuat upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Artinya ketika undang undang itu sudah di jalankan, maka pemerintah memiliki dasar hukum untuk melakukan perampasan atau pengambilan asset yang di milki orang para tersangka koruptor untuk nantinya di serahkan ke negara.
2. Undang Undanng Perampasan Aset  akan bisa membantu dalam pemulihan kerugian negara akibat di korupsi.  Sehingga ketika undang – undang tersebut di jalankan maka yang mesti di lakukan adakan konsistensi pelaksanaan yang mesti di ikuti. 
3. Undang Undang perampasan asset koruptor akan bisa menjadi efek jera bagi pelakunya, Sehingga di kemudian hari dirinya tidak lagi melakukan tindakan seperti korupsi yang jumlahnya lumayan besar. 

2. Dampak Negatif yang terjadi Jika Undang Undang Perampasan Aset di lakukan

Jika undang undang tersebut di jalankan, maka akan terjadi hal hal yang bersifat negative dalam tatanan berbangsa dan bernegara. 

1. Undang Undang akan berdampak negative karena membuat adanya ketidakpastian hukum di Indonesia, dan jika  itu terjadi akan semakin membuat lingkungan tidak kondusif. 
2. Undang Undang akan bisa di pakai oleh pejabat yang berwenang untuk penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum. Karena bisa jadi ketika masalah sedang terjadi ada kekuasaan penegak hukum yang bisa mengambil satu tindakan dengan mengatasnamakan  hukum. 
3. Undang Undang akan bisa menjadi cara untuk merampas asset yang sejatinya itu asset adalah milik  orang yang sedang bermasalah dan tidak ada kaitan dengan korupsi yang di lakukannya. 

Namun jika kondisinya melihat apa yang ada saat  ini di negara kita, di mana masalah korupsi justru semakin banyak maka Langkah yang  tepat adalah dengan memberlakukan undang undang perampasan asset. Karena jika yang di takutkan adalah masalah dampak negatifnya, maka ada beberapa cara  yang bisa di lakukan  untuk mencegah terjadinya dampak negative dalam masyarakat : 

1. Cara pertama adalah dengan memberikan satu penjelasan secara detail terkait pentingnya memberlakukan undang undang perampasan asset koruptor. Itu adalah hal yang memang harus di lakukan negara. 
2. Cara kedua memastikan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dengan membuat satu SOP Penanganan yang jelas pula. 
3. Cara ketiga adalah selalu berusaha untuk memberikan hak  hak yang seharusnya jaminan itu di dapatkan  oleh masyarakat dari golongan atau ekonomi manapun. 
4. Cara keempat adalah memberikan satu sosialisasi yang menjelaskan bahwa pelaksanaan itu semua akan di lakukan secara transparan dan akuntable sehingga perampasan asset benar-benar berdasarkan ketentuan yang jelas. 

Berdasarkan Direktorat Pelacakan Aset Korupsi terkait pengelolaan yang menjadi barang bukti dan eksekusi yang di lakukan oleh KPK ( Komite Pemberantasan Korupsi) terdapat 5 hal penting yang terdapat pada undang undang perampasan asset sehingga harus di jalankan. 

1. Undang Undang akan bisa menjadi strategi agar penanganan kasus korupsi tidak berkepanjangan. 
2. Undang Undang akan bisa menjadi cara agar perampasan asset yang dilakukan  akan bisa mengembalikan asset atau uang negara secara maksimal.
3. Undang Undang akan bisa menjadi salah satu substansi agar asset yang berada di luar negeri dapat di tarik kedalam  wilayah Indonesia karena peraturan yang terjadi adalah dengan penekanan pada wilayah hukum Indonesia.
4. Undang Undang akan bisa lebih efektif dan efisien terkait pengelolaan asset asset yang di kuasai negara dari hasil perampasan asset yang di miliki oleh para koruptor. 
5. Undang Undang  ini akan bisa menjadi satu dasar untuk para penegak hukum melakukan kewajiban untuk penyelesaian masalah kasus dengan model pembuktian terbalik.  Jika sistem ini di lakukan maka bisa jadi semua   tindakan  untuk perampasan asset koruptor akan semakin  efektuf. 

Berdasarkan beberapa ketentuan yang telah di jelaskan diatas, kita pada akhirnya tahu bahwa setelah undang undang perampasan asset di setujui maka itu adalah Langkah awal pemberantasan  korupsi yang suda mandarah daging di Indonesia karena lemahnya peraturan dan ketentuan pemberantasan yang terkadang justru menguntungkan para pelakunya,