Pengaruh Bisnis & Investasi Daerah “ Masih Tergantung “ Keuangan Pusat

Dalam konteks keuangan pusat dan daerah, memang terkadang masih adanya ketergantungan keuangan  yang di alami oleh daerah. Kenapa itu bisa terjadi, salah satunya adalah karena daerah belum mampu secara mandiri untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Nah jika memang kondisi seperti ini terus di biarkan apakah bisa terjadi daerah akan terus menerus tergantung dengan pusat…. !!!!

Masalah ketergantungan atau kondisi di mana keuangan daerah masih tergantung oleh keuangan pusat, Ini sebenarnya bukan satu hal yang mudah untuk dilepaskan, bukan karena daerah belum siap tetapi lebih kepada seperti apa kebijakan atau ketentuan  yang mengatur pelaporan keuangan pusat dan daerah yang berdiri sendiri. Ketika kondisi seperti itu dilakukan, maka yang terjadi adalah daerah akan berusaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada pusat. 

Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Kaitan dengan Pemerintah Pusat

Berdasarkan beberapa ketentuan  yang telah di gariskan oleh Pemerintah Pusat, sejatinya memang ada beberapa undang undang atau ketentuan yang menggariskan satu kesepakatan atau ketentuan  yang mengatur keuangan  pusat dan daerah. Dengan adanya ketentuan atau undang undang  tersebut maka akan memudahkan bagi kedua belah pihak dalam mengelola keuangannya masing masing. 

1. Ketentuan pertama adalah Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2014 yang mengatur soal Pemerintah Daerah, yaitu menetapkan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang di lakukan secara mandiri sesuai dengan prinsip keuangan desentralisasi. 
2. Ketentuan kedua adalah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur soal mekanisme dari perencanaan, pelaksanaan  dan melakukan penatalaksanaan hingga pelaporan yang berhubungan dengan  APBD. 
3. Ketentuan ketiga adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri ) yang menjelaskan soal penguraian lebih lanjut dari adanya teknis pengelolaan keuangan   yang ada di daerah seperti misalnya pengadaan barang / jasa hingga pelaksanaan audit keuangan di daerah.

Sebenarnya  untuk pengelolaan keuangan  yang ada di daerah  bukan saja di dasarkan pada ketentuan  yang berdasarkan  Undang Undang dan ketentuan hukum  lainnya. Tetapi ada juga ketentuan atau acuan  yang harus kalian jalankan dalam pengelolaan uang negara yang ada di daerah. Kesemuanya itu bisa di lihat  dari beberapa ketentuan  yang mengatur pada prinsip dasar dari pengelolaan keuangan dari daerah. 

Minimal ada 4 hal  yang secara langsung bisa menjadi acuan bagi kalian yang memang di pakai untuk standar pengelolaan keuangan yang ada di daerah seperti : 

1. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah

Artinya semua atau setiap penggunaan dana daerah atau anggaran daerah harus dipertanggungjawabkan secara resmi kepada public melalui laporan laporan  keuangan yang di buat secara transparan. 

2. Prinsip efisiensi adalah pengelolaan keuangan daerah secara efisiensi dan hemat

Artinya adalah bahwa penggunaan dana atau anggaran yang ada di daerah harus bisa menghasilkan sesuatu  yang bersifat maksimal.

3. Prinsip keadilan yang bersifat adil kepada seluruh rakyat di daerah

Artinya apa yang di keluarkan harus bisa semaksimal mungkin memberikan satu rasa keadilan dan kesejahteran bagi rakyatnya 

4. Prinsip transparansi 

Artinya bahwa semua hal yang berhubungan dengan penggunaan dana dari apbd atau anggaran daerah harus memenuhi rasa keadilan dan bersifat proporsional secara merata. 

Semoga dengan kondisi seperti itu akan bisa memberikan rasa aman pusat dan daerah karena semua yang telah di keluarkan dapat di cek dengan mudah sesuai dengan apa  yang di harapkan.

Bagi kalian yang saat ini sedang menjadi pengelola keuangan yang ada di daerah ada baiknya memang kalian pahami dahulu beberapa tantangan yang terjadi di daerah menyangkut desentralisasi fiscal yang telah di jalankan. Minimal dengan kalian pahami beberapa kendala dan tantangan maka kalian akan bisa memprediksi hal  hal yang pada akhirnya dapat menjadi kemudahan dalam pembuatan laporan keuangan dari daerah. 

1. Tantangan desentralisasi adalah karena adanya ketimpangan  fiscal antar daerah

Terjadinya kesenjangan keuangan daerah bisa di karenakan beberapa hal salah satunya soal aktivitas yang dilakukan di daerah yang mengacu pada satu kondisi tidak semua daerah memiliki sumber daya alam atau mineral yang sama.  Jika suatu daerah punya SDA   yang cukup maka pengelolaan keuangan di daerah jadi semakin mudah. 

2. Tantangan desentralisasi adalah menyangkut tata kelola keuangan  yang belum optimal

Hal itu didasarkan pada satu kondisi bahwa tidak semua daerah mampu melakukan pengelolaan anggaran secara transparan dan efisien.  Sehingga bisa jadi terjadi korupsi di daerah yang di dasarkan pada saat terjadinya tindak pidana korupsi. 

3. Tantangan desentralisasi terjadi karena adanya ketergantung dana pusat dari daerah

Bagaimana pun juga pusat masih ada hubungan dengan kondisi yang ada di daerah di mana memang seharusnya yang namanya desentralisasi adalah daerah punya kewenangan khusus dalam pengelolaan dana yang ada di daerah.

4. Tantangan desentralisasi terjadi karena daerah masih banyak yang tergantung pusat

Kondisi ini memang tidak bisa di pungkiri, karena saat ini ternyata masih banyak daerah yang kekurangan dan ketergantungan pendanaan dari pusat. 

5. Tantangan pengembangan kapasitas SDM  yang belum memadai.

Kondisi ini memang harus menjadi perhatian dari semua institusi bisnis. Kenapa, karena masalah pengelolaan keuangan daerah semestinya sudah bisa dijalankan oleh para pengelola yang ada di daerah masing – masing. 

Ada beberapa cara yang bisa di lakukan  untuk meningkatkan peran aktif daerah dalam pengelolaan keuangan yang ada di daerah masing – masing.  Dari yang kita tahu, ada  4 hal yang memang berdampak pada pengelolaan keuangan yang ada di daerah : 

1. Strategi bagi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sehingga kedepan daerah harus bisa lebih kreatif untuk bisa meningkatkan  PAD nya. 
2. Strategi bagi daerah untuk bisa mendorong transparansi yang ada di daerah dengan sistem akuntabilitas yang baik. Artinya adalah bahwa sebaiknya memang masalah keuangan daerah harus di kelola secara transparan sehingga semua hal menjadi jelas dan terkontrol. 
3. Strategi untuk mengurangi dari ketergantungan keuangan dari pusat, salah satu cara yang bisa di lakukan adalah daerah harus berani melakukan satu kondisi dengan pengembangan strategi fiscal yang lebih mandiri dan sudah pasti aman. 
4. Strategi bagi daerah dengan melakukan peningkatan kompetensi SDM yang ada di daerah sehingga kompetensi dan aktualisasi pengelolaan keuangan yang ada di daerah benar-benar transparan dan terbuka.