Dampak Positif dan Negatif Pengaturan Pembelian Pertalite terhadap Kondisi Bisnis
Saat ini pelaku bisnis sedang menanti mekanisme dari kebijakan terkini dari pemerintah menyangkut subsidi BBM. Dasarnya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan soal mekanisme pembelian satu jenis BBM per oktober 2024.
Kondisi bisnis yang ada di Indonesia beberapa hari ini dan kedepan memang sedang memperlihatkan kondisi yang penuh warna warni. Di mana salah satu warna yang saat ini sedang terjadi adalah rencana pemerintah untuk membatasi pembelian atau penggunaan salah satu BBM agar terjadi pemerataan penggunaan di dalam masyarakat.
Mungkin maksud dan tujuannya baik, karena agar terjadi pemerataan penggunaan dengan mengesampingkan kondisi atau dampak yang mungkin akan terjadi. Itulah yang menyebabkan kondisinya saat ini banyak pelaku bisnis sedang bertanya – tanya seperti apa mekanisme yang akan di jalankan pemerintah dengan adanya mekanisme baru dalam penggunaan dan pembelian salah satu BBM di Indonesia.
Dasarnya bagi pemerintah sudah jelas, yaitu ingin mengatur pembelian jenis BBM tertentu yaitu jenis pertalite khusus untuk lima katagori konsumen yang ada di Indonesia. Tujuannya jelas agar ke-5 kelompok tersebut bisa mendapatkan manfaat yang besar dengan adanya pengaturan pembelian BBM pertalite tersebut. Meskipun kebijakan ini hanya berlaku untuk jenis kendaraan yang masuk dalam katagori kendaran roda empat tetapi tetap saja akan ada dampak yang di timbulkan dari kebijakan tersebut.
Berdasarkan kondisi yang ada, setidaknya dari kebijakan pengaturan pembelian dan pengaturan BBM jenis Pertalite ada dua hal yang mesti menjadi perhatian semuanya : (1) Pembatasan pembelian jenis BBM Pertalite itu di dasarkan pada cubicle centimeter (cm3) alias berdasarkan CC kendaraan. Artinya untuk bahan bakar bensin, kendaraan yang pada akhirnya bisa membeli BBM subsidi adalah khusus kendaraan dengan maksimal 1.400 cc untuk kendaraan diesel spesifikasinya adalah maksimal 2.00 cc. (2) Berdasarkan spesifikasi tersebut, maka bisa di sebutkan beberapa kendaraan berikut bisa membeli atau memanfaatkan adanya kebijakan pengaturan BBM tersebut seperti kendaraan :
No. Jenis Kendaraan Merek CC Kendaraan
1 Toyota Raize 998 dan 1.198 cc
2 Agya 1.197 cc
3 Calya 1.197 cc
4 Avanda 1.329 cc
5 Daihatsu Ayla 998 dan 1.197 cc
6 Sigra 998 dan 1.197 cc
7 Sirion 1.329 cc
8 Rocky 998 dan 1.198 cc
9 Xenia 1.329 cc
10 Wuling Formo S 1.206 cc
11 Suzuki Ignis 1.197 cc
12 S- Presso 998 cc
13 Honda Brio 1.199 cc
14 Mercedes Benz A- Class 1.332 cc
15 CLA 1.332 cc
16 GLA 200 1.332 cc
GLB 1.332 cc
17 KIA Picanto 1.248 cc
18 Seltos 1.353 cc
19 Picanto 1.248 cc
20 Seltos 1.353 cc
21 Rio 1.348 cc
22 Nissan Magnite 999 cc
Kicks e-power 1.198 cc
Sebenarnya ada dua hal yang seharusnya menjadi perhatian untuk kita semua terkait kebijakan yang akan mulai di laksanakan oleh pemerintah mulai 1 Oktober 2024. Khususnya menyangkut materi yang telah di usulkan dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 mengenai masalah Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Dimana menyangkut kedua hal yang perlu menjadi perhatian kit aitu adalah :
- Terkait ke-5 katagori konsumen yang termasuk dalam perpres tersebut yaitu Industri Kecil, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Usaha Transportasi dan Usaha Pelayanan Umum. Karena ke-5 jenis bisnis ini memiliki karakteristis bisnis yang berbeda-beda sehingga perlu adanya satu mekanisme Teknik dalam pelaksanaan di lapangan. Karena jika tidak akan bisa menimbulkan masalah baru.
- Mengenai ke-5 jenis usaha tersebut, apakah memang sudah final atau justru masyarakat atau pelaku bisnis bisa mengajukan sector industri lain agar tetap bisa menikmati subsidi seperti ke-5 jenis industri diatas. Jika memang bisa bagaimana mekanismenya agar bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Yang pasti apapun kebijakan yang akan di terapkan oleh pemerintah, seharusnya memang harus didasarkan pada satu kepentingan agar terjadi pemerataan yang adil. Sehingga kelompok masyarakat merasa terbantu dengan kebijakan tersebut, dan pelaku industripun turut merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut. Jangan sampai justru sebaliknya dengan adanya kebijakan tersebut malah membuat ada golongan yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Karena jika hal itu terjadi maka kebijakan yang diambil tidak akan memberikan dampak positif justru sebaliknya.
Kenapa bisa terjadi dampak negative, karena pertimbangannya adalah ketika kondisi seperti itu terjadi ada pembatasan atau pengalihan dari Jenis BBM tertentu yang sudah pasti terjadi adalah : (1) Pelaku bisnis akan mengubah komposisi biaya yang sebelumnya sudah di susun berdasarkan harga BBM lama, ketika terjadi perubahan maka pelaku bisnis akan berhitung ulang agar bisnisnya tidak mengalami kerugian. (2) Dampak dari penyesuaian harga yang di lakukan oleh pelaku bisnis jelas langsung terkena kepada konsumen. Karena merekalah yang akan langsung menggunakan atau membeli produknya. Jadi meskipun rakyat menengah bahwa tidak terkena pembatasan ini, tetapi karena adanya perubahan yang terjadi pada pelaku bisnis maka yang akan menerima dampaknya langsung sudah pasti konsumen. Sehingga memang alangkah baiknya ketika pemerintah ingin membuat atau melakukan perubahan atau penyesuaian sebelum membuat satu kebijakan lakukan 3 hal terlebih dahulu :
- Cobalah untuk berhitung secara angka jika kebijakan di terapkan seperti apa dampak positif dan negative. Mana lebih menguntungkan dan merugikan
- Lakukan sosialisasi dahulu sebelum di terapkan sehingga semua pihak sudah siap dengan kondisi ketika kebijakan akan di terapkan
- Analisa dari percobaan yang di lakukan sehingga pada akhirnya pemerintah akan melihat akan di lanjutkan atau di laksanakan pada periode kapan. Semua itu harus di lakukan agar hasilnya bisa lebih maksimal dan bisa menyenangkan beberapa pihak walau tidak semua pihak karena itu tidak mungkin.