Tanah Bersertifikat Nganggur 2 Tahun Bisa Diambil Negara: Ini Penjelasan dan Solusinya

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan penggunaan lahan di Indonesia. Salah satu langkah tegas yang kini menjadi perhatian publik adalah kebijakan pengambilalihan tanah bersertifikat yang tidak dimanfaatkan (telantar) selama dua tahun. Langkah ini menuai banyak pertanyaan, terutama dari pemilik tanah yang khawatir akan kehilangan hak kepemilikan mereka.

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, penting bagi masyarakat untuk memahami maksud, tujuan, dan aturan resmi yang mendasari kebijakan ini. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait tanah telantar dan langkah antisipatif yang bisa dilakukan.

Apa yang Dimaksud dengan Tanah Telantar?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, tanah telantar adalah tanah yang telah diberikan hak oleh negara (baik HGU, HGB, maupun hak pakai) namun tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks kebijakan ini, batas waktu yang dimaksud adalah sekitar 2 tahun sejak hak diberikan atau sejak terakhir kali dimanfaatkan.

Kondisi ini bisa terjadi misalnya pada tanah yang sudah bersertifikat namun dibiarkan begitu saja, tidak dibangun, tidak ditanami, atau tidak memiliki aktivitas ekonomi sama sekali.

Apakah Semua Jenis Sertifikat Bisa Diambil Negara?

Tidak semua jenis sertifikat tanah langsung dikenai tindakan pengambilalihan. Fokus utama pemerintah adalah tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai.

Sertifikat Hak Milik (SHM) umumnya tidak termasuk dalam prioritas pengambilalihan, kecuali dalam kasus tertentu seperti:

• tanah benar-benar ditinggalkan,

• tidak menunjukkan tanda-tanda kepemilikan aktif,

• atau tidak ada aktivitas apapun selama lebih dari 20 tahun.

Tanah warisan atau pekarangan keluarga yang memang belum dimanfaatkan namun masih jelas pemiliknya, tidak termasuk dalam kategori ini.

Tujuan Utama dari Kebijakan Ini

Langkah pengambilalihan ini bukanlah bentuk tindakan sewenang-wenang, melainkan bagian dari program nasional Reforma Agraria yang bertujuan:

1. Mengurangi konflik agraria akibat penguasaan tanah yang tidak jelas.

2. Memberikan lahan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti petani kecil, UMKM, hingga organisasi sosial.

3. Menjamin keadilan dalam distribusi lahan di Indonesia.

Dengan kata lain, negara ingin memastikan bahwa setiap jengkal tanah digunakan secara produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Bagaimana Proses Pengambilalihan Dilakukan?

Sebelum sebuah tanah ditetapkan sebagai telantar dan diambil alih oleh negara, Kementerian ATR/BPN melalui kantor pertanahan akan melakukan tahapan verifikasi dan peringatan secara bertahap:

1. Identifikasi dan investigasi – Menelusuri tanah yang tidak digunakan dan alasan tidak dimanfaatkannya tanah tersebut.

2. Surat Peringatan – Dikirim tiga kali dalam rentang waktu tertentu (setiap 3 bulan).

3. Evaluasi 6 bulan – Jika tidak ada tindak lanjut dari pemilik, maka proses menuju penetapan tanah telantar bisa dilakukan.

Total proses ini bisa memakan waktu sekitar 587 hari sejak pertama kali diperingatkan.

Apa yang Harus Dilakukan Pemilik Tanah?

Bagi masyarakat yang memiliki tanah bersertifikat namun belum dimanfaatkan, berikut beberapa langkah preventif agar tidak terdampak kebijakan ini:

• Segera gunakan lahan sesuai fungsinya: misalnya mulai ditanami, dibangun, atau dimanfaatkan untuk usaha.

• Pasang tanda kepemilikan yang jelas: seperti papan nama atau pagar untuk menunjukkan tanah bukan telantar.

• Laporkan rencana pemanfaatan tanah: jika ada kendala teknis, sebaiknya dilaporkan ke kantor pertanahan setempat agar tidak dianggap sebagai tanah telantar.

• Jangan abaikan surat dari ATR/BPN: Tanggapi semua surat peringatan dengan menjelaskan status dan rencana lahan tersebut.

Apakah Pemilik Bisa Menolak?

Ya. Jika merasa tanahnya masih aktif atau belum pantas dianggap telantar, pemilik bisa:

• Mengajukan keberatan secara administratif ke kantor pertanahan.

• Menggugat keputusan ke pengadilan jika merasa proses tidak adil atau ada kesalahan administratif.

Langkah hukum ini menjadi bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat agar proses pengambilalihan tidak dilakukan secara sepihak.

Kesimpulan

Kebijakan pengambilalihan tanah bersertifikat yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun bukan untuk merugikan masyarakat, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh lahan di Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemaslahatan bersama.

Bagi pemilik tanah, gunakan hak kepemilikan dengan bijak. Jika tanah belum digunakan, tunjukkan itikad baik melalui rencana pemanfaatan atau komunikasi dengan instansi terkait. Dengan begitu, hak atas tanah tetap terlindungi dan tidak masuk dalam kategori tanah telantar.

Butuh pendampingan hukum atau perencanaan pemanfaatan lahan Anda?
Konsultasikan ke Kantor Pertanahan terdekat atau melalui layanan informasi resmi ATR/BPN.

Jika Anda pelaku usaha, petani, atau pengelola UMKM yang membutuhkan akses lahan produktif, segera daftarkan diri ke program Reforma Agraria di wilayah Anda.